Diduga Tipu Calon Mitra MBG, Oknum Pimpinan dan Perwakilan Yayasan PPBI Terima Dana Ratusan Juta Tanpa Kejelasan

PARIGI, Seperdetik – Sejumlah warga mendatangi Sekretariat Laskar Merah Putih (LMP) Cabang Parigi, Senin sore (11/5/2026), untuk mengadukan dugaan penipuan yang melibatkan oknum pimpinan dan perwakilan Yayasan Pelita Prabu Berjaya Indonesia (PPBI) di Kabupaten Parigi Moutong.

Para korban mengaku telah menyerahkan uang dalam jumlah besar kepada oknum-oknum tersebut dengan iming-iming menjadi mitra BGN melalui yayasan dan mendapat titik dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembelian ompreng, menjadi supplier dan berbagai hal lainnya untuk berkontribusi dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari yayasan tersebut.

Salah satu korban, Herman, mengaku telah menyetor dana secara bertahap hingga mencapai Rp170 juta. Dana itu diserahkan kepada HBM, perwakilan Yayasan PPBI berdasarkan janji akan dilibatkan pada SPPG yang telah beroperasi untuk penyewaan dua unit mobil operasional, namun hingga kini tidak pernah terealisasi.

“Kami dijanjikan banyak hal, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi. Semua hanya janji tanpa ada kejelasan,” ujar Herman.

Korban lainnya, Alex, mengaku telah mengeluarkan sekitar Rp200 juta yang digunakan untuk berbagai kebutuhan yang disebut berkaitan dengan pengurusan dapur, mulai dari penarikan dana di Brilink, pembelian perlengkapan dapur, biaya transportasi ke Jakarta, hingga pembayaran uang muka kendaraan.

Asrul juga mengaku menyerahkan dana hingga Rp87 juta, sementara korban lain, Randi, mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah, termasuk menggadaikan kendaraan berdasarkan perintah dari HBM.

“Saya sampai menggadaikan motor karena diyakinkan bahwa pengurusan dapur ini akan segera beroperasi,” katanya.

Korban lainnya, Rostina, mengaku telah menyerahkan uang hingga Rp140 juta secara bertahap.

“Hampir setiap hari minta uang, alasannya macam-macam, mulai renovasi dapur, biaya ke Jakarta untuk pengurusan berkas, sampai saya diminta mengambil pinjaman bank Rp20 juta dan uang itu diambil,” ungkap Rostina.

Ketua Markas Cabang LMP Parigi Moutong, Fadli Arifin Azis, mengatakan pihaknya menerima aduan dari sedikitnya tujuh mitra/vendor yang diduga mengalami kerugian dengan modus serupa.

“Modusnya hampir sama, ada permintaan dana untuk ploting titik dapur, pengurusan administrasi, hingga pembelian ompreng. Namun sampai hari ini titik dapur tidak ada, ompreng juga tidak pernah diterima,” kata Fadli.

Ia juga mengungkap adanya warga Toribulu atas nama H. Tasman yang mengaku telah menyetor hingga Rp270 juta kepada yayasan yang sama. Selain telah menyerahkan dana ratusan juta ke oknum pimpinan yayasan, masih banyak permintaan uang hingga ratusan juta rupiah yang dilakukan oleh perwakilan Yayasan tersebut.

“Menurut keterangan pak Haji ke saya, dana untuk pembelian ompreng dan biaya pengurusan titik dapur telah mulai diserahkan sejak Juni 2025. Namun sampai Mei 2026, belum ada kejelasan terkait realisasi titik dapur maupun pengadaan ompreng” jelas Fadli

Bahkan menurut korban katanya, saat perwakilan Yayasan tersebut dikonfirmasi terkait kejelasan pengembalian dana ratusan juta rupiah yang telah diterima, saudari HBM perwakilan Yayasan PPBI disebut hanya memberikan alasan dan berulang kali berjanji akan mengurus pengembalian dana dari pimpinan yayasan di Jakarta.

“Persoalan ini bukan hanya menyangkut perwakilan yayasan mereka, tetapi saya duga adalah sebuah konspirasi kejahatan yang merugikan orang yang tak hanya dilakukan perwakilan mereka di Parigi, tapi juga pimpinan pusat karena dana telah disetor namun tidak ada realisasi,” ujarnya.

Fadli menegaskan LMP akan mendampingi para korban untuk menempuh jalur hukum.

“Insya Allah kami akan mendampingi masyarakat melaporkan persoalan ini ke pihak kepolisian” ungkapnya.

 Selain itu, pihak LMP Parimo akan membuka persoalan ini sehingga diketahui Badan Gizi Nasional dan lingkaran istana.

“Oknum-oknum dalam yayasan PPBI ini mengaku pimpinannya sebagai humas atau tangan kanan dari kerabat presiden. Siapapun itu, saya yakin perbuatan salah tidak akan dilindungi Presiden. Kami ingin agar kejadian serupa tidak terulang dan tidak menimbulkan korban baru,” tegasnya.