LMP Minta Pemda Evaluasi Total Drainase Kota Parigi: Infrastruktur Harus Dibangun Berdasarkan Kajian Teknis

Parigi, Seperdetik– Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Parigi Moutong menilai persoalan banjir yang kerap melanda Kecamatan Parigi setiap kali hujan deras merupakan indikator bahwa sistem drainase perkotaan perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Menurut LMP Parimo, pembangunan infrastruktur drainase tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus didasarkan pada kajian teknis yang matang agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

Wakil Ketua Markas Cabang LMP Kabupaten Parigi Moutong, Teguh Arifianto, mengatakan sistem drainase Kota Parigi saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan perkembangan kawasan perkotaan, sehingga sering kali tidak mampu menampung debit air saat hujan dengan intensitas tinggi.

“Outline drainase Kota Parigi sudah harus diperbarui. Jaringan yang dibangun tidak boleh sekadar dibangun, tetapi harus memperhitungkan debit air hujan, kapasitas saluran, serta kecepatan aliran berdasarkan perbedaan elevasi dari Bantaya hingga Masigi atau Baliara,” ujar Yanto sapaan Akrab Teguh Arifianto, Kamis, 30 Juli 2026.

Ia menjelaskan bahwa setiap hujan dengan durasi lebih dari 20 menit, sejumlah ruas jalan di ibu kota kabupaten berubah menjadi genangan air, bahkan beberapa rumah warga ikut terdampak.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan konsep pembangunan drainase yang mengikuti perkembangan tata ruang dan perubahan karakteristik kawasan perkotaan.

Menurut Yanto, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sudah saatnya memiliki masterplan drainase perkotaan yang disusun berdasarkan studi kelayakan (feasibility study), analisis hidrologi, serta pemetaan daerah aliran air. Dengan demikian, setiap pembangunan saluran drainase memiliki fungsi yang terukur dan terintegrasi dengan jaringan drainase lainnya.

Selain pembangunan jaringan baru, ia juga mengusulkan agar pemerintah mengkaji kembali pemanfaatan kanal-kanal lama yang telah dibangun sejak masa kolonial Belanda, seperti Kanal Toraranga dan Kanal Loji di samping Masjid Nur.

Menurutnya, infrastruktur tersebut masih memiliki potensi untuk dioptimalkan sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir apabila direvitalisasi dan dihubungkan dengan jaringan drainase modern.

Dirinya juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan persoalan sampah sebagai satu-satunya penyebab banjir. Menurutnya, penyediaan sarana pengelolaan sampah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam penataan kawasan perkotaan.

“Jika pemerintah menyebut sampah sebagai penyebab banjir, maka pemerintah juga harus memastikan tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang memadai di setiap kawasan permukiman. Faktanya, di wilayah Bantaya yang dihuni ribuan warga, keberadaan TPS sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa penataan infrastruktur dasar masih perlu mendapat perhatian serius,” tegasnya.

LMP Kabupaten Parigi Moutong berharap pemerintah daerah segera menjadikan pembenahan sistem drainase sebagai bagian dari agenda strategis pembangunan daerah.

“Infrastruktur yang direncanakan melalui kajian teknis yang komprehensif diyakini tidak hanya mampu mengurangi risiko banjir, tetapi juga mendukung pertumbuhan Kota Parigi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih tertata” pungkasnya.