Audiensi dengan BPK Sulteng, Bupati Parigi Moutong Tegaskan Komitmen Perbaiki Pengelolaan Keuangan

Parigi Moutong, Seperdetik – Komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab kembali ditegaskan melalui audiensi antara Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhantara, di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, Jumat (27/3/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan lembaga pemeriksa keuangan negara, sekaligus membahas upaya peningkatan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam audiensi itu, Bupati didampingi Inspektur Inspektorat Daerah Sakti A. Lasimpara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yusrin, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Parigi Moutong Moh. Rain Abdullah.

Bupati Erwin Burase menegaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan keuangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah benar-benar digunakan secara efektif, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, masukan dari BPK menjadi bagian penting dalam proses perbaikan yang terus kami lakukan,” ujar Erwin Burase.

Ia menambahkan, koordinasi dengan BPK menjadi salah satu langkah preventif agar setiap perangkat daerah mampu menjalankan pengelolaan anggaran secara profesional sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administratif maupun penyimpangan.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Daerah Sakti A. Lasimpara mengatakan, pihaknya akan terus memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan internal terhadap seluruh organisasi perangkat daerah hingga pemerintah desa.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan saat pemeriksaan berlangsung, tetapi juga melalui pendampingan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan penggunaan anggaran.

“Pendampingan menjadi langkah penting agar setiap perangkat daerah memahami aturan pengelolaan keuangan sekaligus mampu mengantisipasi berbagai risiko yang dapat berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan,” jelas Sakti.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhantara, memberikan sejumlah masukan kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terkait penguatan sistem pengendalian internal serta percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

Ia berharap koordinasi yang selama ini terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga kualitas tata kelola keuangan daerah semakin baik dan mampu memenuhi prinsip akuntabilitas yang diharapkan.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat pengawasan internal, serta menindaklanjuti setiap rekomendasi pemeriksaan secara optimal demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ungkap I Putu Wisudhantara.

Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap hubungan koordinatif dengan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah semakin erat sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.