Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Jadi Fokus Penyusunan RKPD 2027

Parigi Moutong, Seperdetik – Penyelarasan program pembangunan lintas sektor mulai dimatangkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2026 yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Kamis (12/3/2026). Forum ini menjadi tahapan strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 agar setiap program yang dirancang mampu saling mendukung dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Pertemuan tersebut diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelaraskan rencana kerja masing-masing perangkat daerah dengan prioritas pembangunan kabupaten. Selain memperkuat koordinasi, forum ini juga menjadi ruang evaluasi terhadap usulan program agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih dan memiliki keterkaitan antarsektor.

Forum dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Aswini Dimple, yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sinergi seluruh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan.

“Forum ini menjadi momentum untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan sehingga seluruh perangkat daerah memiliki tujuan yang sama dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat,” ujar Aswini.

Ia mengatakan, tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus mampu menyusun program yang saling melengkapi agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

“Tidak ada satu perangkat daerah yang dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan pembangunan. Karena itu, koordinasi dan integrasi program menjadi kunci untuk mencapai hasil yang lebih optimal,” katanya.

Dalam pembahasan forum, masing-masing OPD mempresentasikan usulan program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027. Seluruh usulan kemudian dibahas melalui desk koordinasi untuk memastikan kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menghindari duplikasi kegiatan.

Beberapa isu strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, serta penguatan layanan Posyandu Plus berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurut Aswini, penanganan stunting memerlukan dukungan seluruh sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial hingga pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, intervensi yang dilakukan harus dirancang secara terpadu agar mampu memberikan hasil yang lebih efektif.

Selain itu, pengembangan Posyandu Plus diharapkan dapat memperluas fungsi pelayanan dasar di tingkat desa. Tidak hanya melayani kesehatan ibu dan anak, Posyandu juga diarahkan menjadi pusat layanan masyarakat yang mengintegrasikan berbagai program pemerintah.

“Melalui Posyandu Plus, masyarakat diharapkan memperoleh akses pelayanan dasar yang lebih lengkap sehingga kualitas layanan publik di tingkat desa terus meningkat,” jelasnya.

Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh perangkat daerah yang mengikuti forum menandatangani berita acara hasil pembahasan. Dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu dasar dalam penyempurnaan penyusunan RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2027.

Aswini berharap forum lintas perangkat daerah mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terpadu, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaan program pemerintah ke depan dapat berjalan lebih efektif.

“Kami berharap seluruh perangkat daerah terus memperkuat kolaborasi sehingga target pembangunan, mulai dari penurunan kemiskinan, percepatan penanganan stunting hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, dapat dicapai secara bersama-sama,” pungkasnya.