Isu Jual Beli Jabatan Mencuat, Bupati Parigi Moutong Instruksikan Inspektorat Lakukan Penelusuran
- account_circle Seperdetik.id
- calendar_month Sen, 30 Mar 2026
- visibility 23
- comment 0 komentar

Parigi Moutong, Seperdetik – Komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan kembali ditegaskan melalui dialog bersama Rumah Hukum Tadulako yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati, Senin (30/3/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum terbuka untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk isu dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah.
Dialog dipimpin langsung oleh Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase dan dihadiri Wakil Bupati H. Abdul Sahid, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, Ketua Rumah Hukum Tadulako Hartono, serta insan media. Suasana diskusi berlangsung terbuka dengan mengedepankan penyampaian masukan dan klarifikasi secara konstruktif.
Dalam kesempatan itu, Hartono menyampaikan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, isu yang berkembang di ruang publik perlu ditindaklanjuti secara serius agar tidak menimbulkan persepsi negatif maupun mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
“Persoalan yang berkembang harus disikapi secara terbuka dan objektif. Dengan begitu, masyarakat memperoleh kepastian bahwa setiap informasi yang beredar ditangani sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Erwin Burase menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tetap berpegang pada prinsip profesionalisme dan sistem merit dalam setiap proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan.
Ia memastikan tidak ada ruang bagi praktik yang bertentangan dengan aturan maupun nilai-nilai integritas aparatur sipil negara.
“Saya tegaskan, tidak ada toleransi terhadap praktik yang melanggar aturan dalam proses pengisian jabatan. Jika ditemukan bukti adanya pelanggaran, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,” tegas Bupati.
Sebagai langkah tindak lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong telah diminta melakukan penelaahan dan pemeriksaan terhadap informasi yang berkembang sehingga seluruh proses dapat dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta.
Menurutnya, setiap dugaan yang muncul harus diselesaikan melalui mekanisme pengawasan yang berlaku agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Selain membahas persoalan tersebut, Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui penyampaian kritik dan masukan yang bersifat membangun.
“Pemerintah terbuka terhadap setiap saran dan kritik yang bertujuan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama mengawal pembangunan daerah dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab,” katanya.
Erwin Burase juga mengajak seluruh masyarakat meninggalkan perbedaan yang muncul selama proses politik dan kembali memperkuat persatuan demi mendukung pembangunan Kabupaten Parigi Moutong.
Ia bahkan membuka ruang komunikasi yang lebih intensif melalui pertemuan rutin bersama berbagai elemen masyarakat sebagai sarana evaluasi dan penyampaian aspirasi.
“Saatnya kita bersatu membangun daerah. Pemerintah siap membuka ruang dialog secara berkala agar setiap persoalan dapat dibahas bersama dan dicarikan solusi yang terbaik,” pungkasnya.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan internal, meningkatkan akuntabilitas birokrasi, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
- Penulis: Seperdetik.id

Saat ini belum ada komentar